Dukungan Industri dalam Penyerapan Tenaga Kerja Lokal

Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan gencar dalam upaya menyelaraskan pendidikan dengan industri. Upaya rersebut yakni dengan peluncuran program pendidikan vokasi industri. Salah satunya di Kota Cilegon pada 5 Maret 2018..

Sebelumnya peluncuran serupa juga telah dilaksanakan di wilayah Pulau Jawa dan sebagian Sumatera. Dimana tahap I dilakukan di Jawa Timur, dengan melibatkan 50 perusahaan industri dan 234 SMK yang langsung diresmikan oleh Wakil Presiden RI. Tahap II di Jawa Tengah, melibatkan 117 perusahaan industri dan 392 SMK yang diresmikan langsung oleh Menperin bersama dengan Mendikbud, dan tahap III di wilayah Jawa Barat, dengan melibatkan 141 perusahaan industri dan 393 SMK yang langsung diluncurkan oleh Presiden RI.

Sementara tahap IV dilakukan di wilayah Sumatera Utara, melibatkan 117 perusahaan industri dan 226 SMK, kemudian di wilayah Provinsi Aceh, Sumut, Sumbar, Riau dan Kepulauan Riau yang diresmikan oleh Menko Perekonomian. Rencananya, setelah DKI Jakarta dan Banten, program yang sama diteruskan secara bertahap untuk wilayah Sumatera bagian selatan (Provinsi Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung dan Lampung), dan Sulawesi Selatan sampai 2019, hingga mencapai sebanyak 1.795 SMK yang akan dibina dan bekerja sama dengan perusahaan industri. Setelah peluncuran pada hari ini total telah tercapai kerja sama sebanyak 1.534 SMK dengan 558 perusahaan industri.

Selain menyelenggarakan Program Pendidikan Vokasi, Kementerian Perindustrian juga menggelar Program Pelatihan Sistem 3 in 1 dan Diklat peningkatan kompetensi.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto mengatakan, pihaknya mendorong pengembangan pendidikan vokasi yang berorientasi pada kebutuhan pasar kerja (demand driven).

Saat ini, sebagai upaya mewujudkan pelaksanaan revolusi mental, sebagai gerakan nasional membangun kualitas SDM, terutama dalam menghadapi era industri. Menurut Airlangga, pembangunan industri tentu membutuhkan ketersediaan SDM yang kompeten guna memacu produktivitas dan daya saing. Apalagi, tenaga kerja industri yang dibutuhkan sekarang semakin spesifik. Untuk itu, pentingnya pendidikan vokasi di bidang industri. (Kabar Banten, 6/3/2018).

Perhatian pemerintah dalam rangka link and match dunia pendidikan dengan tenaga kerja, sebetulnya bukan hal baru. Program tersebut juga telah dilakukan sejak era Orde Baru.

Hanya saja, memang saat ini program tersebut belum optimal. Seiring dengan meningkatkan daya saing tenaga-tenaga terampil, tentu saja, kebutuhan menyelaraskan dunia pendidikan kejuruan dengan industri menjadi hal yang urgen.

Oleh karena itu, pemerintah daerah di Banten tentu harus merespon dengan menyelaraskan program di organisasi perangkat daerah (OPD) tertentu seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Sinkronisasi program ini sangat penting agar program tersebut bisa berjalan optimal. Bagaimana pun, Banten sebagai daerah yang berdiri banyak industri sudah tentu mengharapkan tenaga kerja bisa direkrut dari lokal. Kendala selama ini, industri mengaku kesulitan merekrut tenaga kerja lokal khusus untuk yang memiliki keahlian tertentu.

Problem minimnya tenaga terampil yang memiliki keahlian tertentu menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah. Pemetaan kebutuhan tenaga kerja industri menjadi hal utama untuk pendirian SMK. Jangan sampai, terjadi ketidaksinkronan antara tenaga yang dibutuhkan industri dengan SMK. Misalnya industri membutuhkan tenaga ahli bangunan, justru yang dibangun SMK pariwisata, atau lainnya.

Hal-hal tersebut harus menjadi perhatian sehingga persoalan minimnya ketersediaan tenaga kerja terampil perlahan akan bisa tertangani. Dunia industri yang semakin maju sudah tentu memunculkan persaingan yang ketat. Oleh karena itu, industri yang berdaya saing harus didukung tenaga yang profesional.

Untuk itu, perlu dilakukan kerja sama sektor industri dengan pendidikan, serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Apalagi, berdasarkan catatan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, jumlah tenaga kerja yang 63 persen di antaranya hanya lulusan SMP dan rata-rata berpenghasilan serta berdaya saing rendah.

Tentu sejumlah persoalan ini harus segera tertangani, jika tidak ingin SDM Banten hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri. Jangan hanya berteriak minta dikerjakan di industri, sementara SDM kita tidak pernah ditingkatkan. Dipihak lain, kalangan indsutri juga memiliki tanggungjawab untuk memberdayakan tenaga kerja lokal dengan penyiapan pendidikan keahlian dengan bekerjasama dengan lembaga pendidikan seperti SMK maupun perguruan tinggi.***